Membongkar Jaringan Kekuatan di Balik Layar dan Mengembalikan Negara kepada Rakyat
Oleh : Basa Alim Tualeka, M.Si (Aalim)
Indonesia memasuki babak baru pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah berbagai tantangan global, gejolak ekonomi dunia, ancaman krisis pangan, serta tekanan pasar bebas yang semakin kuat, Presiden Prabowo mengambil langkah strategis dengan memperkuat peran negara dalam sektor pangan dan kesejahteraan rakyat.
Salah satu langkah yang menarik perhatian publik adalah pembentukan dan penguatan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin oleh Dadan Hindayana bersama dua wakil kepala yang bertugas mengawal salah satu program terbesar dalam sejarah Indonesia, yaitu Program Makan Bergizi Gratis.
Bagi sebagian orang, BGN hanyalah lembaga baru yang bertugas mengurus program makan bergizi. Namun bagi pengamat politik dan kebijakan publik, kehadiran Dadan dan dua wakil kepala BGN memiliki makna yang jauh lebih besar. Mereka dianggap sebagai bagian dari instrumen negara yang dipersiapkan Presiden Prabowo untuk menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang selama ini berada di belakang layar kekuasaan atau yang sering disebut sebagai shadow government.
1. Apa Itu Shadow Government?
Dalam ilmu politik modern, shadow government adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kelompok kekuatan yang tidak berada dalam struktur pemerintahan resmi tetapi memiliki kemampuan mempengaruhi arah kebijakan negara.
Kelompok tersebut dapat berbentuk:
Oligarki ekonomi.
Kartel pangan.
Mafia impor.
Mafia distribusi.
Kelompok pemburu rente.
Jaringan bisnis yang memengaruhi kebijakan publik.
Kelompok yang memiliki akses kuat terhadap pembuat kebijakan.
Mereka tidak tampil di depan publik sebagai pejabat negara, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan-keputusan strategis.
Dalam banyak negara berkembang, keberadaan kelompok seperti ini sering menjadi penghambat lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
2. Shadow Constitution dan Shadow Law Making
Selain istilah shadow government, muncul pula istilah shadow constitution dan shadow law making.
Yang dimaksud dengan shadow constitution adalah adanya kekuatan tertentu yang berupaya memengaruhi pelaksanaan konstitusi sesuai kepentingannya sendiri.
Sedangkan shadow law making mengacu pada dugaan adanya kelompok yang mencoba memengaruhi proses pembentukan undang-undang demi keuntungan kelompok tertentu.
Dalam negara demokrasi yang sehat, hukum seharusnya dibuat untuk kepentingan rakyat, bukan untuk melayani segelintir kelompok pemilik modal.
Karena itu, penguatan institusi negara menjadi sangat penting agar kebijakan tetap berada dalam koridor konstitusi dan kepentingan nasional.
3. Mengapa Presiden Prabowo Memperkuat Negara?
Presiden Prabowo sejak awal kampanye menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang kuat, mandiri, dan berdaulat.
Kekuatan negara menurut Prabowo bukan hanya kekuatan militer, tetapi juga:
Kekuatan pangan.
Kekuatan energi.
Kekuatan ekonomi.
Kekuatan sumber daya manusia.
Kekuatan hukum.
Kekuatan birokrasi.
Karena itulah berbagai program strategis nasional dirancang untuk memastikan negara hadir secara nyata dalam kehidupan rakyat.
Negara tidak boleh kalah oleh kartel.
Negara tidak boleh kalah oleh mafia.
Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan sempit yang merugikan rakyat.
4. BGN Sebagai Benteng Baru Negara
Badan Gizi Nasional bukan sekadar lembaga administratif.
BGN merupakan salah satu instrumen strategis yang akan menghubungkan berbagai sektor sekaligus, yaitu:
Pertanian.
Peternakan.
Perikanan.
Industri pangan.
UMKM.
Pendidikan.
Kesehatan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis akan melibatkan jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Artinya, kebutuhan bahan baku pangan akan sangat besar.
Apabila dikelola dengan baik, program ini dapat menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat yang luar biasa.
Petani mendapatkan pasar.
Peternak mendapatkan pembeli.
Nelayan memperoleh kepastian distribusi.
UMKM memperoleh peluang usaha.
Masyarakat memperoleh manfaat gizi.
Inilah bentuk nyata negara hadir untuk rakyat.
5. Mengapa Mafia Pasar Bebas Merasa Tidak Nyaman?
Dalam teori ekonomi liberal, pasar dianggap mampu mengatur dirinya sendiri.
Namun dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan.
Kelompok yang memiliki modal besar cenderung menguasai distribusi dan menentukan harga.
Akibatnya:
Petani menjual murah.
Konsumen membeli mahal.
Keuntungan terbesar dinikmati para perantara.
Kondisi seperti inilah yang sering disebut sebagai praktik mafia ekonomi.
Ketika negara masuk melalui program-program strategis nasional, ruang gerak kelompok-kelompok tersebut menjadi lebih terbatas.
Karena itu tidak mengherankan apabila kebijakan yang memperkuat peran negara sering mendapat resistensi dari kelompok yang selama ini menikmati keuntungan besar dari mekanisme pasar yang tidak seimbang.
6. Dadan dan Dua Wakil Kepala BGN Memikul Amanah Besar
Dadan Hindayana dan para wakilnya tidak hanya mengelola anggaran besar.
Mereka juga mengemban amanah untuk memastikan bahwa program pemerintah benar-benar sampai kepada rakyat.
Tantangan yang mereka hadapi sangat besar, antara lain:
1. Menjaga transparansi.
2. Menghindari kebocoran anggaran.
3. Menghindari praktik rente.
4. Menjamin kualitas makanan.
5. Mengawal distribusi nasional.
6. Menjaga akuntabilitas program.
Keberhasilan mereka akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo.
7. Apakah Negara Akan Menang?
Pertanyaan yang paling menarik adalah apakah negara akan benar-benar menang melawan mafia pasar bebas dan berbagai kekuatan yang selama ini berada di belakang layar?
Jawabannya adalah mungkin, tetapi tidak mudah.
Ada beberapa syarat utama.
Pertama, Kepemimpinan yang Kuat
Presiden harus konsisten terhadap visi dan misinya.
Kebijakan tidak boleh berubah hanya karena tekanan kelompok tertentu.
Kedua, Aparatur yang Bersih
Program yang baik akan gagal apabila dijalankan oleh orang-orang yang tidak berintegritas.
Karena itu reformasi birokrasi harus terus dilakukan.
Ketiga, Penegakan Hukum
Negara harus berani menindak siapa pun yang terbukti merugikan kepentingan rakyat.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa.
Keempat, Pengawasan Publik
Masyarakat harus ikut mengawasi pelaksanaan program-program strategis nasional.
Pengawasan publik merupakan bagian penting dari demokrasi.
Kelima, Dukungan Rakyat
Tanpa dukungan rakyat, program sebesar apa pun akan sulit berhasil.
Karena pada akhirnya kekuatan terbesar sebuah negara adalah kepercayaan rakyatnya.
8. Pelajaran dari Negara-Negara Maju
Banyak negara maju berhasil karena negara hadir secara kuat dalam sektor strategis.
Mereka tidak menyerahkan seluruh kepentingan rakyat kepada mekanisme pasar.
Negara tetap mengatur:
Pangan.
Pendidikan.
Kesehatan.
Infrastruktur.
Energi.
Tujuannya bukan mematikan pasar, melainkan memastikan bahwa pasar bekerja secara adil dan sehat.
Inilah yang tampaknya ingin diwujudkan oleh Presiden Prabowo melalui berbagai program strategis nasional.
9. Antara Harapan dan Kenyataan
Rakyat Indonesia tentu berharap agar program-program besar yang diluncurkan pemerintah benar-benar membawa manfaat.
Harapan tersebut hanya dapat terwujud apabila:
Anggaran dikelola secara profesional.
Aparatur bekerja dengan jujur.
Pengawasan berjalan efektif.
Kepentingan rakyat ditempatkan di atas kepentingan kelompok.
Apabila hal tersebut mampu diwujudkan, maka BGN bukan hanya menjadi lembaga negara biasa, tetapi akan menjadi simbol keberhasilan negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.
Penutup: Saatnya Negara Kembali Memimpin
Kehadiran Dadan Hindayana dan dua wakil kepala BGN dapat dipandang sebagai bagian dari upaya besar Presiden Prabowo untuk memperkuat peran negara dalam menghadapi berbagai tantangan nasional. Di tengah pertarungan kepentingan ekonomi, tekanan pasar global, dan berbagai kekuatan yang berusaha memengaruhi arah kebijakan, negara dituntut hadir dengan keberanian, ketegasan, dan keberpihakan kepada rakyat.
Perang sesungguhnya bukan hanya melawan kemiskinan dan kekurangan gizi. Perang yang lebih besar adalah melawan sistem yang selama bertahun-tahun membuat negara lemah di hadapan kepentingan tertentu.
Jika kepemimpinan kuat, birokrasi bersih, hukum ditegakkan, dan rakyat mendukung, maka cita-cita besar Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil.
Karena pada akhirnya, negara yang kuat bukan negara yang melayani segelintir elite, melainkan negara yang berdiri tegak membela kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
