REFLEKSI KERUSUHAN 2025
✍️ Mangesti Waluyo Sedjati
Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah | Sekjen DPP Al-Ittihadiyah
Sidoarjo, 06 September 2025
⸻
🌺 Assalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh 🌺
Sahabat sebangsa yang dimuliakan Allah,
Kerusuhan 2025 membuka mata kita: betapa rapuhnya bangsa ketika persatuan retak. Apa yang bermula dari isu tunjangan DPR, harga beras, dan kurs rupiah yang melemah, berubah menjadi krisis kepercayaan yang mengguncang pasar, melemahkan legitimasi, dan menekan dapur rakyat kecil.
Namun kita harus jernih melihat: Prabowo tidak boleh tumbang. Bukan demi figur, melainkan demi kesinambungan negara, mandat rakyat, dan arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Tanpa stabilitas, program strategis—dari pangan, energi, digital, hingga hilirisasi—akan mandek, dan rakyat yang paling merasakan dampaknya.
Data terbaru menunjukkan fundamental ekonomi masih cukup kokoh (pertumbuhan 5,12%, inflasi 2,31%, kemiskinan 8,47%). Tapi titik rawan tetap ada: beras dan rupiah. Inilah pemicu keresahan sosial yang harus ditangani dengan presisi.
Maka, solusi menjaga persatuan rakyat tidak boleh abstrak. Ia harus nyata, terukur, dan berlapis:
✨ Jangka Pendek (0–6 bulan): Redam Krisis Sehari-hari
• Stabilisasi beras: Bulog target serap 3 juta ton beras tahun ini, distribusi SPHP harus menjangkau desa–desa, bukan hanya kota besar.
• BLT pangan tepat waktu: 22 juta rakyat miskin harus merasakannya tanpa birokrasi berbelit.
• Komunikasi transparan: Pemerintah wajib merilis indikator stabilitas mingguan—harga beras, kurs rupiah, inflasi—dengan bahasa sederhana, bukan jargon teknokrat.
• Gestur politik sederhana: Presiden hadir di pasar, berdialog dengan petani, nelayan, dan buruh; parlemen menahan privilese yang melukai rasa keadilan rakyat.
• Protokol de-eskalasi: Aparat tegas pada perusakan, tapi hindari kekerasan berlebihan; body-cam & CCTV jadi standar akuntabilitas.
🌱 Jangka Menengah (1–3 tahun): Bangun Sistem yang Lebih Tahan Guncangan
• Buffer stock beras 5 juta ton: agar guncangan global tidak langsung merembes ke meja makan rakyat.
• Diversifikasi energi: PLTS atap, biogas desa, dan substitusi LPG impor dengan energi lokal.
• 25% APBN untuk rakyat: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial harus jadi prioritas.
• e-Budgeting daerah: transparansi fiskal untuk memangkas kebocoran; ingat, >1.200 kepala daerah terseret kasus korupsi sejak 2010 (KPK).
• Anti-dinasti politik: revisi UU Pilkada, batasi pencalonan keluarga inti petahana di daerah yang sama.
• Ruang konsensus nasional: MPR sebagai forum haluan pembangunan jangka panjang berbasis Pancasila, bukan sekadar arena politik lima tahunan.
🌍 Jangka Panjang (5–20 tahun): Daya Tahan Bangsa
• Kemandirian ekonomi rakyat: koperasi digital, UMKM go-global, hilirisasi nikel–sawit–perikanan agar rakyat jadi pemilik rantai nilai.
• Investasi generasi muda: pendidikan vokasi hijau–digital, magang industri wajib bagi lulusan SMA/SMK/PT.
• Dialog lintas agama–budaya: Dewan Persatuan Nasional sebagai early warning system konflik sosial.
• *Pancasila sebagai filter konstitusi_: setiap kebijakan diuji dengan lensa ideologi bangsa agar arah pembangunan tak lepas dari akar persatuan.
🌟 Sahabat, sejarah sudah mengajarkan: 1945 kita menang karena bersatu, 1965 kita hancur karena terpecah, 1998 kita goyah karena konsensus runtuh. Hari ini, persatuan lagi-lagi jadi benteng terakhir.
Prabowo tidak boleh tumbang—bukan demi Prabowo, tetapi demi rakyat, demi stabilitas, dan demi masa depan Indonesia. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan berpecah. Kita boleh keras pada masalah, tapi harus santun pada mekanisme.
💡 Versi lengkap refleksi ini (Bab I–X) bisa dibaca di tautan berikut: https://www.facebook.com/share/p/17EVUNByeC/?mibextid=wwXIfr
Wassalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh
