STRATEGI EMAS PEMERINTAH MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI 8% DI MASA KRISIS
Oleh : Dr. Basa Alim Tualeka, MSi
Ahli dan pakar Kebijakan Publik
Pendahuluan
Dunia saat ini sedang menghadapi tantangan besar yang kompleks dan tidak menentu. Krisis geopolitik, perang dagang internasional, inflasi global, melemahnya daya beli masyarakat, ancaman resesi dunia, perubahan iklim, serta ketidakstabilan pasar keuangan internasional menjadi ujian berat bagi hampir seluruh negara, termasuk Indonesia.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah dituntut tidak hanya mampu menjaga stabilitas nasional, tetapi juga harus memiliki keberanian dan kecerdasan dalam mengambil langkah strategis agar ekonomi tetap tumbuh. Target pertumbuhan ekonomi hingga 8% memang bukan hal yang mudah, terutama di tengah tekanan global. Namun, sejarah membuktikan bahwa bangsa yang besar justru lahir dan tumbuh kuat di tengah krisis.
Indonesia memiliki modal besar:
sumber daya alam yang melimpah,
pasar domestik yang luas,
bonus demografi,
letak geopolitik strategis,
dan kekuatan budaya gotong royong masyarakatnya.
Apabila seluruh potensi tersebut dikelola secara profesional melalui kebijakan politik, kebijakan keuangan, kebijakan ekonomi, dan kebijakan pasar yang tepat, maka pertumbuhan ekonomi tinggi bukan sekadar mimpi, tetapi dapat menjadi kenyataan.
Menurut ekonom dunia Joseph Stiglitz, negara yang mampu bertahan dan tumbuh di masa krisis adalah negara yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik, keberanian mengambil keputusan, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat luas.
Karena itu, pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi nasional, pelindung rakyat, dan penjaga stabilitas bangsa.
1. Stabilitas Politik: Fondasi Utama Pertumbuhan Ekonomi
Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang kuat tanpa stabilitas politik. Investor, pelaku usaha, dan masyarakat membutuhkan rasa aman, kepastian hukum, serta kepercayaan terhadap pemerintah.
Politik yang gaduh, konflik elite yang berkepanjangan, dan ketidakpastian kebijakan akan membuat pasar kehilangan kepercayaan. Akibatnya:
investasi menurun,
pasar melemah,
nilai tukar terganggu,
dan pertumbuhan ekonomi melambat.
Karena itu, langkah strategis pemerintah harus meliputi:
1.1. Menjaga Persatuan dan Stabilitas Nasional
Pemerintah harus mengurangi polarisasi politik dan memperkuat semangat persatuan bangsa. Pemimpin harus tampil sebagai negarawan yang mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok.
1.2. Memperkuat Kepastian Hukum
Reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang adil menjadi syarat utama percepatan investasi. Korupsi, mafia anggaran, dan mafia perizinan harus diberantas secara serius.
1.3. Politik Anggaran yang Produktif
APBN harus diarahkan untuk:
pembangunan infrastruktur produktif,
ketahanan pangan,
energi,
pendidikan,
kesehatan,
dan penciptaan lapangan kerja.
Belanja negara harus memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat.
2. Kebijakan Keuangan yang Adaptif dan Progresif
Di masa krisis, sektor keuangan menjadi benteng utama menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah bersama bank sentral harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter.
Ekonom legendaris John Maynard Keynes berpendapat bahwa ketika krisis terjadi, negara harus hadir melalui intervensi kebijakan fiskal dan belanja negara untuk menjaga roda ekonomi tetap bergerak.
Langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah:
2.1. Menjaga Stabilitas Rupiah dan Inflasi
Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat. Karena itu:
harga kebutuhan pokok harus stabil,
nilai tukar rupiah dijaga,
dan suku bunga harus kompetitif.
2.2. Memperluas Kredit Produktif
Perbankan harus lebih fokus membiayai:
UMKM,
pertanian,
peternakan,
perikanan,
perkebunan,
industri pengolahan,
dan sektor produktif lainnya.
2.3. Subsidi dan Relaksasi Usaha
Pemerintah perlu memberikan:
subsidi bunga,
restrukturisasi kredit,
insentif pajak,
dan bantuan modal usaha.
Langkah ini penting agar pelaku usaha tetap bertahan dan berkembang di masa sulit.
2.4. Digitalisasi Sistem Keuangan
Digitalisasi mempercepat transaksi ekonomi, meningkatkan transparansi, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan nasional.
3. Revolusi Ekonomi Nasional Berbasis Produksi dan Hilirisasi
Pertumbuhan ekonomi tinggi hanya dapat dicapai apabila sektor produksi bergerak kuat dan mandiri.
Indonesia tidak boleh terus bergantung pada ekspor bahan mentah. Negara harus memperkuat hilirisasi sumber daya alam agar memiliki nilai tambah yang tinggi.
Fokus utama pembangunan ekonomi:
3.1. Hilirisasi Industri Nasional
Pemerintah harus memperkuat:
industri pengolahan mineral,
industri baterai,
petrokimia,
pengolahan hasil laut,
industri pangan,
dan manufaktur nasional.
Hilirisasi akan:
meningkatkan devisa,
membuka lapangan kerja,
dan memperkuat industri dalam negeri.
3.2. Modernisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pertanian harus menjadi prioritas nasional melalui:
modernisasi alat pertanian,
pembangunan irigasi,
pupuk tepat sasaran,
akses modal,
dan teknologi pertanian modern.
Menurut ekonom pembangunan Amartya Sen, kekuatan ekonomi sebuah negara sangat ditentukan oleh kemampuannya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil.
3.3. Penguatan Sektor Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan
Indonesia memiliki potensi besar di sektor:
perikanan,
peternakan,
kelapa sawit,
kakao,
kopi,
dan rempah-rempah.
Sektor-sektor ini harus diperkuat agar menjadi sumber devisa dan lapangan kerja nasional.
4. Stabilitas Harga Hasil Panen: Kunci Menjaga Ekonomi Rakyat
Salah satu langkah paling strategis dan cerdas pemerintah adalah menetapkan dan menstabilkan harga hasil panen rakyat.
Ketika harga gabah jatuh:
petani rugi,
daya beli desa melemah,
dan ekonomi daerah terganggu.
Hal yang sama terjadi pada:
hasil peternakan,
hasil perikanan,
hasil perkebunan,
dan komoditas rakyat lainnya.
Karena itu, pemerintah harus hadir sebagai penyeimbang pasar.
Kebijakan yang harus dilakukan pemerintah:
4.1. Menetapkan Harga Dasar Komoditas Strategis
Negara perlu menetapkan harga acuan yang layak terhadap:
gabah,
jagung,
kedelai,
ikan,
daging,
telur,
susu,
kopi,
kakao,
sawit,
dan hasil perkebunan lainnya.
Tujuannya agar rakyat memiliki kepastian pendapatan dan tetap semangat berproduksi.
4.2. Memperkuat Peran Bulog dan BUMN Pangan
Pemerintah harus memperkuat:
Bulog,
koperasi,
BUMN pangan,
dan pasar daerah,
untuk menyerap hasil panen ketika harga pasar jatuh.
4.3. Mengurangi Permainan Tengkulak dan Mafia Pasar
Distribusi pangan harus diawasi agar petani, nelayan, dan peternak tidak menjadi korban permainan harga.
Menurut ahli ekonomi pertanian Michael Lipton, negara berkembang yang ingin maju wajib melindungi sektor pertanian dan pedesaan karena sektor tersebut adalah tulang punggung ekonomi rakyat.
Jika harga hasil panen stabil:
produksi meningkat,
konsumsi masyarakat naik,
ekonomi desa tumbuh,
dan pertumbuhan nasional ikut terdorong.
5. Kebijakan Pasar dan Perlindungan Daya Beli Rakyat
Pasar yang sehat harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah perlu menjaga:
distribusi barang,
stabilitas harga,
dan kelancaran rantai pasok nasional.
Langkah strategis kebijakan pasar:
5.1. Mengendalikan Impor yang Berlebihan
Produk lokal harus dilindungi agar industri nasional tidak kalah oleh produk impor murah.
5.2. Memperkuat UMKM dan Industri Lokal
UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu:
memperluas akses pasar,
memberikan pelatihan,
digitalisasi usaha,
dan perlindungan terhadap produk lokal.
5.3. Menjaga Daya Beli Masyarakat
Daya beli rakyat harus dijaga melalui:
penciptaan lapangan kerja,
bantuan sosial tepat sasaran,
subsidi produktif,
dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Menurut Sri Mulyani Indrawati, menjaga daya beli masyarakat adalah salah satu kunci utama mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global.
6. Kepemimpinan Visioner dan Kerja Nasional
Pertumbuhan ekonomi 8% membutuhkan kepemimpinan yang:
visioner,
cepat,
disiplin,
tegas,
dan berpihak kepada rakyat.
Pemimpin harus mampu:
membangun optimisme nasional,
mempercepat investasi,
menjaga stabilitas,
serta menggerakkan seluruh potensi bangsa.
Negara maju bukan hanya karena kaya sumber daya alam, tetapi karena memiliki:
tata kelola yang baik,
budaya kerja produktif,
inovasi,
dan persatuan nasional.
Penutup
Krisis bukan alasan untuk menyerah, tetapi momentum untuk melakukan lompatan besar menuju kemajuan bangsa. Dengan kebijakan politik yang stabil, kebijakan keuangan yang sehat, kebijakan ekonomi yang produktif, dan kebijakan pasar yang berpihak kepada rakyat, Indonesia memiliki peluang besar mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
Pemerintah harus hadir menjaga stabilitas harga hasil panen petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha kecil agar ekonomi rakyat tetap kuat. Ketika desa maju, petani sejahtera, nelayan tersenyum, dan UMKM berkembang, maka fondasi ekonomi nasional akan menjadi kokoh.
Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki semua syarat untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang amanah, kebijakan yang tepat, kerja keras nasional, dan keberanian untuk berpihak kepada kepentingan rakyat.
Karena sesungguhnya, negara yang kuat bukan hanya negara yang kaya, tetapi negara yang mampu menjaga kesejahteraan rakyatnya di tengah badai krisis dunia.
