Oleh : Dr. Basa Alim Tualeka, MSi
Pendahuluan
Setiap tahun pemerintah selalu menyampaikan angka pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran keberhasilan pembangunan nasional. Ketika angka pertumbuhan naik, pemerintah merasa optimis dan menyampaikan kepada publik bahwa ekonomi nasional sedang baik-baik saja.
Namun dalam kenyataannya, banyak rakyat di daerah masih menghadapi persoalan mendasar seperti pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, lemahnya pelayanan kesehatan, serta kerusakan lingkungan hidup.
Inilah yang menjadi kritik banyak akademisi, aktivis sosial, dan pengamat ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan kesejahteraan rakyat. Angka statistik sering kali hanya menggambarkan kondisi makro ekonomi, tetapi tidak sepenuhnya menggambarkan penderitaan masyarakat kecil di lapangan.
Ekonom pembangunan pemenang Nobel, Amartya Sen, pernah menegaskan bahwa pembangunan sejati bukan hanya pertumbuhan pendapatan nasional, tetapi bagaimana manusia memperoleh kebebasan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang layak. Artinya, pembangunan harus diukur dari kualitas hidup manusia, bukan hanya angka pertumbuhan semata.
Karena itu, Indonesia tidak boleh melihat pembangunan hanya dari Jakarta ke desa, tetapi harus melihat Indonesia dari desa ke Jakarta. Desa adalah wajah nyata Indonesia. Ketika desa tertinggal, maka sesungguhnya bangsa ini belum sepenuhnya maju.
1. Pertumbuhan Ekonomi Tidak Selalu Identik dengan Kesejahteraan
Selama ini masyarakat sering diarahkan untuk percaya bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka rakyat otomatis sejahtera. Padahal faktanya tidak selalu demikian. Banyak negara memiliki pertumbuhan tinggi tetapi kesenjangan sosialnya juga sangat tinggi.
Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi sering terkonsentrasi di kota besar dan kawasan industri tertentu. Sementara masyarakat desa, nelayan, petani, buruh, dan sektor informal masih menghadapi kesulitan ekonomi yang berat. Harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja terbatas, dan daya beli masyarakat masih lemah.
Pengamat ekonomi Joseph Stiglitz menjelaskan bahwa indikator ekonomi makro sering gagal membaca penderitaan masyarakat bawah karena angka pertumbuhan hanya menghitung aktivitas ekonomi, bukan distribusi kesejahteraan.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan harus diperluas, meliputi:
Tingkat pengangguran
Tingkat kemiskinan
Kualitas pendidikan
Akses kesehatan
Ketahanan pangan
Stabilitas lingkungan hidup
Keadilan sosial
Jika pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi rakyat masih kesulitan hidup, maka ada yang salah dalam arah pembangunan nasional.
Pemerintah harus lebih fokus membangun ekonomi kerakyatan yang berbasis produksi rakyat, UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, dan industri lokal. Ekonomi yang kuat bukan hanya ekonomi konglomerasi, tetapi ekonomi yang mampu menghidupkan masyarakat bawah.
2. Melihat Indonesia dari Desa ke Jakarta
Kesalahan besar pembangunan selama ini adalah terlalu berorientasi pada kota besar. Jakarta sering dijadikan ukuran keberhasilan nasional, padahal Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan jutaan masyarakat desa dengan persoalan yang berbeda-beda.
Banyak desa masih menghadapi persoalan jalan rusak, irigasi buruk, akses pendidikan terbatas, minim fasilitas kesehatan, dan lemahnya akses teknologi. Anak-anak muda desa banyak yang akhirnya urbanisasi ke kota karena tidak tersedia lapangan kerja di daerahnya.
Sosiolog pembangunan Robert Chambers pernah mengemukakan konsep “putting the last first,” yaitu pembangunan harus mendahulukan masyarakat paling bawah dan daerah tertinggal.
Indonesia harus mulai membangun dari desa karena desa memiliki kekuatan besar dalam sektor pangan, budaya, sumber daya alam, dan tenaga produktif masyarakat. Jika desa kuat, maka kota juga akan kuat.
Pembangunan desa harus diarahkan pada:
Penguatan ekonomi lokal
Modernisasi pertanian
Digitalisasi desa
Pengembangan koperasi desa
Pelatihan keterampilan generasi muda
Penguatan UMKM dan industri kreatif
Desa tidak boleh hanya menjadi objek politik setiap pemilu, tetapi harus menjadi pusat pembangunan nasional.
3. Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Anak Bangsa
Tugas utama negara sesungguhnya sangat jelas, yaitu menjaga keamanan anak bangsa, mencerdaskan anak bangsa, dan mensejahterakan anak bangsa. Ini adalah amanah konstitusi yang harus diwujudkan secara nyata.
Keamanan bukan hanya soal polisi dan militer, tetapi juga keamanan ekonomi dan sosial masyarakat. Ketika rakyat takut kehilangan pekerjaan, takut tidak bisa sekolah, dan takut berobat karena mahal, maka negara harus hadir memberikan solusi.
Dalam bidang pendidikan, Indonesia masih menghadapi ketimpangan kualitas yang besar antara kota dan daerah. Banyak sekolah kekurangan fasilitas, guru berkualitas belum merata, dan pendidikan masih terlalu teoritis.
Pakar pendidikan Ki Hajar Dewantara sejak dahulu menekankan bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia dan membentuk karakter bangsa.
Karena itu, pendidikan Indonesia harus diarahkan untuk:
Membentuk karakter dan moral
Menyiapkan keterampilan kerja
Mengembangkan kreativitas
Menyesuaikan kebutuhan industri
Memperkuat wawasan kebangsaan
Selain pendidikan, pelayanan kesehatan juga harus diperkuat. Masih banyak masyarakat di daerah yang kesulitan mengakses rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang layak. Negara harus memastikan pelayanan kesehatan berkualitas sampai ke pelosok desa.
4. Strategi Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Nasional
Ketahanan pangan adalah fondasi utama kedaulatan bangsa. Negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan mudah tergantung pada negara lain.
Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan alam luar biasa, tanah subur, laut luas, dan sumber daya manusia besar. Namun potensi tersebut belum dikelola maksimal karena lemahnya tata kelola, distribusi, dan industrialisasi hasil produksi rakyat.
Pakar ekonomi pembangunan Michael Porter menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi dan penguatan industri lokal.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah strategis:
a. Modernisasi Pertanian
Petani harus diberikan teknologi modern, pupuk yang terjangkau, bibit unggul, dan akses pasar yang kuat.
b. Hilirisasi Industri Daerah
Hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan harus diolah menjadi produk bernilai tambah agar keuntungan tidak lari keluar daerah.
c. Penguatan Koperasi dan UMKM
Koperasi modern dan UMKM harus menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
d. Penciptaan Lapangan Kerja Produktif
Industri berbasis potensi lokal harus diperluas agar generasi muda memiliki pekerjaan di daerahnya sendiri.
e. Pembangunan Infrastruktur Desa
Jalan, irigasi, listrik, internet, dan transportasi desa harus diperkuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat.
Ketahanan pangan bukan sekadar program pertanian, tetapi strategi nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial bangsa.
5. Gerakan Nasional Menuju Indonesia Cerdas dan Sejahtera
Indonesia membutuhkan gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Perguruan tinggi, pesantren, dunia usaha, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan generasi muda harus bergerak bersama.
Perguruan tinggi harus menjadi pusat inovasi dan solusi masyarakat. Dunia usaha harus membuka lapangan kerja dan mendukung ekonomi rakyat. Organisasi masyarakat harus membantu pendidikan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Generasi muda juga harus dipersiapkan menghadapi tantangan global melalui pendidikan teknologi, kewirausahaan, dan kepemimpinan.
Menurut B. J. Habibie, bangsa yang maju adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan memiliki sumber daya manusia berkualitas.
Karena itu, Indonesia harus fokus pada pembangunan manusia, bukan hanya pembangunan fisik. Gedung tinggi dan jalan tol tidak akan berarti jika rakyat masih miskin, pengangguran meningkat, dan pendidikan tertinggal.
Gerakan nasional menuju Indonesia maju harus berbasis pada:
Ketahanan pangan
Pendidikan berkualitas
Kesehatan masyarakat
Penguatan ekonomi rakyat
Keadilan sosial
Pembangunan lingkungan berkelanjutan
Kesimpulan
Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan bangsa. Yang lebih penting adalah bagaimana rakyat benar-benar merasakan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari.
Indonesia harus mulai melihat pembangunan dari desa ke Jakarta, bukan sebaliknya. Desa adalah fondasi utama bangsa. Jika desa kuat, maka Indonesia akan kuat.
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar menjaga keamanan, mencerdaskan, dan mensejahterakan anak bangsa. Untuk itu diperlukan strategi nasional yang serius dalam membangun ketahanan pangan, pendidikan berkualitas, kesehatan merata, dan ekonomi rakyat yang berkeadilan.
Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang berani melihat kenyataan di lapangan, bukan hanya bangga pada angka statistik. Sebab keberhasilan sejati bukan terletak pada laporan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada senyum rakyat yang hidup aman, sehat, cerdas, dan sejahtera.
