Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati
(Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah)
Sidoarjo, 21 Maret 2025
Pendahuluan
Feodalisme, sebagai sistem sosial-politik yang menekankan hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan, sering kali diasosiasikan dengan masa lalu. Namun, praktik feodalisme masih bertahan dalam berbagai sektor kehidupan modern, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.
Fenomena ini tampak dalam bentuk ketergantungan perguruan tinggi pada pejabat politik, baik dalam hal pendanaan, kebijakan akademik, maupun proses rekrutmen kepemimpinan. Dalam banyak kasus, pimpinan universitas dan dosen justru berlomba-lomba mencari perhatian politisi dan pejabat untuk memperoleh keuntungan tertentu, seperti dana hibah, promosi jabatan, atau perlakuan istimewa. Hal ini berakibat pada menurunnya independensi akademik dan semakin berkurangnya kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Kasus feodalisme politik di kampus dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pemilihan rektor yang sering kali dipengaruhi kepentingan politik, sebagaimana yang terjadi di beberapa universitas negeri seperti Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Jakarta, di mana intervensi politik dalam pemilihan pimpinan kampus menimbulkan polemik berkepanjangan (LIPI, 2023). Selain itu, pemberian gelar doktor kehormatan kepada pejabat politik tanpa pertimbangan akademik yang ketat juga sering kali menjadi praktik umum sebagai bentuk gratifikasi politik dalam dunia akademik.
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena feodalisme politik di perguruan tinggi, menelusuri akar permasalahannya, serta menawarkan solusi konkret untuk mengembalikan independensi akademik di Indonesia.
Feodalisme dalam Konteks Politik dan Pendidikan
Feodalisme tradisional ditandai oleh kekuasaan absolut dari kalangan bangsawan, di mana rakyat jelata harus tunduk tanpa pertanyaan. Meski sistem ini telah resmi ditinggalkan, mentalitas feodal tetap bertahan dalam praktik politik dan pendidikan di Indonesia. Dalam dunia akademik, feodalisme ini tercermin dalam tiga aspek utama:
1. Ketergantungan terhadap Kekuasaan Politik
Perguruan tinggi sering kali bergantung pada keputusan pejabat politik dalam berbagai aspek, mulai dari anggaran hingga pemilihan rektor.
2. Dominasi Pejabat Politik dalam Kebijakan Akademik
Pejabat politik memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan kampus, yang sering kali lebih mengutamakan kepentingan politis dibandingkan kepentingan akademik.
3. Budaya Loyalitas Buta dalam Dunia Akademik
Pimpinan dan dosen di perguruan tinggi cenderung mencari kedekatan dengan pejabat politik untuk mendapatkan perlakuan istimewa, alih-alih mempertahankan independensi akademik.
Bentuk-Bentuk Feodalisme Politik di Perguruan Tinggi
1. Pemberian Gelar Kehormatan kepada Pejabat dan Politisi
Studi dari Indo Intellectual (2023) mengungkap bahwa banyak universitas di Indonesia memberikan gelar doktor kehormatan kepada pejabat politik tanpa kriteria akademik yang jelas. Praktik ini sering kali dilakukan untuk memperoleh dana hibah atau dukungan kebijakan dari pemerintah.
2. Intervensi Politik dalam Pemilihan Rektor
Laporan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2022) mencatat bahwa lebih dari 60% pemilihan rektor di universitas negeri mengalami intervensi dari aktor politik. Hal ini mengakibatkan banyak rektor yang lebih loyal kepada penguasa daripada kepada visi akademik.
3. Keterlibatan Akademisi dalam Politik Praktis
Banyak akademisi yang terlibat dalam partai politik untuk memperoleh jabatan atau akses pendanaan. Namun, batas antara peran akademik dan peran politik sering kali kabur, sehingga memengaruhi independensi penelitian dan kebijakan akademik.
Dampak Feodalisme Politik terhadap Pendidikan Tinggi
1. Erosi Kebebasan Akademik
Penelitian dari Balairung Press (2021) menemukan bahwa sebanyak 74% akademisi di universitas negeri mengalami tekanan untuk tidak mengkritik kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa feodalisme politik telah membatasi ruang diskusi dan inovasi ilmiah di perguruan tinggi.
2. Penurunan Kualitas Pendidikan
Perguruan tinggi yang dipimpin oleh rektor yang terpilih berdasarkan hubungan politik, bukan kompetensi akademik, cenderung memiliki standar pendidikan yang lebih rendah. Studi dari LIPI (2023) menunjukkan bahwa universitas yang mengalami intervensi politik dalam pemilihan rektor memiliki indeks kualitas akademik yang lebih rendah dibandingkan universitas yang otonom.
3. Budaya Anti-Kritik dan Monopoli Kekuasaan
Feodalisme politik menciptakan budaya di mana kritik dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai bentuk perbaikan. Hal ini menyebabkan stagnasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan membatasi kebebasan berpikir di kalangan akademisi.
Upaya Mengatasi Feodalisme Politik di Perguruan Tinggi
1. Menegakkan Independensi Institusi Pendidikan
Pemerintah harus membuat regulasi yang lebih ketat untuk memastikan proses pemilihan rektor bebas dari intervensi politik.
2. Mendorong Budaya Meritokrasi
Pengangkatan dan promosi dosen serta pejabat akademik harus berbasis kompetensi dan prestasi, bukan kedekatan politik. Sistem penilaian berbasis peer-review dan audit independen harus diterapkan untuk memastikan transparansi dalam seleksi kepemimpinan akademik.
3. Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan Politik di Kampus
Mahasiswa dan dosen harus diberikan pemahaman tentang bahaya feodalisme politik dan pentingnya independensi akademik. Diskusi dan seminar tentang kebijakan pendidikan harus didorong untuk meningkatkan kesadaran politik yang sehat.
4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Kampus
Kampus harus memiliki sistem transparansi yang memungkinkan publik mengakses informasi terkait anggaran, rekrutmen, dan kebijakan akademik.
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan
Feodalisme politik di perguruan tinggi merupakan ancaman serius terhadap kebebasan akademik dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Fenomena ini tercermin dalam berbagai bentuk, mulai dari intervensi politik dalam pemilihan rektor, pemberian gelar kehormatan kepada pejabat, hingga keterlibatan akademisi dalam politik praktis.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi kebijakan yang jelas dan konkret, termasuk:
• Membentuk badan independen untuk mengawasi pemilihan rektor dan pejabat akademik agar bebas dari kepentingan politik.
• Mengimplementasikan sistem transparansi dalam anggaran dan kebijakan kampus guna menghindari praktik gratifikasi politik.
• Meningkatkan sanksi terhadap akademisi yang menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan politik pribadi.
Jika feodalisme politik di perguruan tinggi terus dibiarkan, maka kampus-kampus di Indonesia akan kehilangan fungsinya sebagai pusat intelektualisme dan hanya menjadi perpanjangan tangan kekuasaan politik. Oleh karena itu, reformasi akademik harus menjadi prioritas untuk mengembalikan integritas dan independensi pendidikan tinggi di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
1. Ahmad, Shalahuddin. (2021). Merebut Kembali Ruang Akademik. Yogyakarta: Balairung Press.
2. Balairung Press. (2021). “Krisis Kebebasan Akademik dalam Feodalisme Kampus.” Balairung Press. Diakses dari: https://www.balairungpress.com/2021/02/krisis-kebebasan-akademik-dalam-feodalisme-kampus/
3. Indo Intellectual. (2023). “Dinamika Feodalisme Akademik di Pendidikan Tinggi Indonesia.” Jurnal Manajemen & Ilmu Ekonomi Indonesia, Vol. 5, No. 2. Diakses dari: https://ejournal.indo-intellectual.id/index.php/imeij/article/download/2058/1307/15663
4. LIPI. (2023). Laporan Intervensi Politik dalam Pendidikan Tinggi di Indonesia. Jakarta: LIPI.
Klik untuk baca: https://www.facebook.com/share/18niAhHKEe/?mibextid=wwXIfr
