SERIAL REFLEKSI KEMERDEKAAN 2025– Edisi 8 Agustus 2025
Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati
Sekjen DPP Al-Ittihadiyah | Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah
Sidoarjo, 8 Agustus 2025
⸻
Assalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh
Sahabat sebangsa dan setanah air,
Kemerdekaan kita sudah berumur 80 tahun. Kita merayakannya setiap Agustus dengan bendera merah putih, lomba rakyat, dan pidato kenegaraan. Tapi izinkan saya mengajak Anda untuk sejenak mengalihkan pandangan dari panggung perayaan ke pasar di dekat rumah kita.
Di pasar-pasar rakyat, di balik tumpukan cabai merah yang harganya bisa melonjak hingga 200% pada musim paceklik (PIHPS, 2024), karung beras yang kini rata-rata dijual Rp14.500–Rp15.500/kg (BPS, Juli 2025), dan timbangan sederhana milik pedagang kecil, keluhan yang terdengar hampir sama dari tahun ke tahun: “Harga naik lagi… uang belanja makin tipis… mau beli gas elpiji susah, BBM naik, listrik pun ikut-ikutan.”
Fakta memang menunjukkan, inflasi pangan rata-rata 6,4% per tahun dalam satu dekade terakhir (BPS 2015–2024), jauh di atas inflasi umum. Beras, cabai, bawang merah, dan minyak goreng konsisten menjadi penyumbang inflasi terbesar.
Padahal, inilah rakyat yang di masa lalu memikul logistik untuk para pejuang kemerdekaan. Kini, mereka justru berhadapan dengan rantai distribusi yang panjang dan biaya logistik yang tinggi, di mana kendali utamanya ada pada segelintir pemain besar — baik BUMN pangan maupun swasta — yang menguasai gudang, moda transportasi, dan akses pasar. Laporan KPPU (2023) pun mencatat indikasi konsentrasi pasar dan potensi kartel di sejumlah komoditas strategis seperti beras, gula, dan daging sapi.
Akibatnya, baik petani, nelayan, maupun pedagang kecil berada di posisi tawar yang lemah, sementara konsumen harus menanggung harga tinggi. Inilah realitas pasar yang membuat kemerdekaan ekonomi rakyat terasa masih jauh dari cita-cita Proklamasi.
🎯 Kemerdekaan yang Masih Terbelenggu
Kita memang sudah bebas dari penjajahan fisik, tapi belenggu ekonomi masih kuat mencengkeram. Bung Hatta pernah mengingatkan:
“Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari penjajahan politik, tetapi bebas dari penindasan ekonomi.”
Namun, realitas berkata lain. Harga pangan kita mudah dimainkan pasar. Inflasi pangan cenderung lebih tinggi dibanding inflasi umum, membuat daya beli rakyat terus tergerus.
📊 Data BPS (2015–2024) menunjukkan:
• Inflasi umum rata-rata: 3,1% per tahun.
• Inflasi pangan rata-rata: 6,4% per tahun — dua kali lipat inflasi umum.
• Tahun 2022, inflasi pangan melonjak 11,6%, memukul daya beli rumah tangga miskin.
• Komoditas penyumbang inflasi tertinggi hampir setiap tahun: beras, cabai rawit, bawang merah, daging ayam.
Artinya: meski pendapatan rakyat naik sedikit demi sedikit, nilainya terkikis cepat oleh kenaikan harga pangan.
🛒 Pasar Bebas, Tapi Tidak Membebaskan
Kebijakan pasar bebas sering kali hanya indah di atas kertas. Faktanya, ia membuka pintu bagi kartel dan spekulan untuk mengendalikan harga. Pedagang kecil di pasar tradisional kalah bersaing dengan jaringan ritel modern yang punya modal besar dan akses distribusi yang lebih murah.
Subsidi yang dulunya menjadi penyangga rakyat kecil perlahan dipangkas dengan dalih efisiensi fiskal. Impor pangan dijadikan solusi instan ketika harga bergejolak, tanpa memikirkan efek jangka panjang pada kedaulatan pangan.
Akibatnya, petani padi menjerit saat panen karena harga gabah anjlok, tapi di sisi lain ibu-ibu tetap membeli beras dengan harga tinggi. Ada yang salah dalam rantai pasok kita.
⚠️ Ancaman Penjajahan Model Baru
Penjajahan abad ke-21 tidak lagi datang dengan tentara dan senjata, tapi dengan kendali atas rantai pasok, harga, dan pasokan pangan.
Jika beras kita tergantung impor, jika solar untuk nelayan dikunci harga global, jika cabai rawit lebih banyak datang dari luar negeri daripada dari petani lokal, maka kemerdekaan itu rapuh.
Soekarno pernah berkata:
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.”
Hari ini, berdiri di atas kaki sendiri berarti memastikan rakyat bisa makan dari hasil bumi sendiri, dengan harga yang wajar.
💡 Jalan Keluar: Bukan Sekadar Retorika
Untuk membebaskan rakyat dari “penjajahan harga hidup”, diperlukan langkah nyata:
1. Menetapkan harga pangan berkeadilan – melindungi produsen agar tidak merugi, melindungi konsumen agar tidak menderita.
2. Menghidupkan kembali lumbung pangan nasional di setiap wilayah untuk menjaga stok dan menstabilkan harga.
3. Revitalisasi pasar tradisional dengan infrastruktur modern, tapi tetap memberi ruang bagi pedagang kecil.
4. Platform distribusi digital nasional yang memutus rantai tengkulak, dikelola BUMN atau daerah.
5. Penegakan hukum anti-oligopoli dengan keberanian politik yang sesungguhnya.
6. Gerakan moral belanja produk lokal di sekolah, kantor, masjid, dan komunitas.
🏁 Penutup: Kemerdekaan yang Harus Diperjuangkan Ulang
Merdeka harga hidup bukanlah utopia. Ia bisa dicapai jika ada keberpihakan yang nyata pada rakyat kecil dan keteguhan untuk menantang oligarki.
Karena kemerdekaan sejati bukan sekadar bebas mengibarkan bendera, tapi bebas dari rasa cemas akan harga pangan esok hari.
Sejarah mengajarkan, kemerdekaan yang tidak diperjuangkan setiap hari akan perlahan hilang dari genggaman. Mari kita pastikan itu tidak terjadi.
⸻
📌 Baca artikel lengkapnya di: Facebook: https://www.facebook.com/share/p/1ACoKAHjJT/
Medium: https://medium.com/@mangesti/serial-refleksi-kemerdekaan-ri-92cc5c3d8196
Wassalāmu‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh
⸻
📌 Besok: Edisi 9 Agustus – “Digitalisasi Tanpa Kedaulatan: Data Kita Dijajah Platform Asing”
