Oleh: Mangesti Waluyo Sedjati
Sekjen DPP Al-Ittihadiyah | Ketua Majelis Ilmu Baitul Izzah
Sidoarjo, 22 Maret 2025
Pendahuluan
Tulisan Prof. Daniel Mohammad Rosyid mengenai Prabowonomics membuka ruang diskusi yang sangat penting di tengah krisis multidimensi global: ketimpangan ekonomi, ancaman pangan dan energi, serta ancaman neokolonialisme melalui sistem keuangan dan perdagangan internasional. Di dalam tulisan itu, Prof. Daniel menempatkan Prabowonomics bukan sekadar sebagai pendekatan ekonomi teknokratis, tetapi sebagai strategi geopolitik dan ideologis untuk keluar dari jebakan liberalisasi global yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.
Artikel ini bertujuan untuk memperluas dan memperdalam gagasan Prabowonomics, menelaah potensi dan tantangannya secara kritis dan komprehensif, dengan pendekatan multidisipliner dan berdasarkan data empiris terkini.
I. Prabowonomics sebagai Koreksi atas Neoliberalisme
1.1 Warisan Neoliberalisme: Pertumbuhan Tanpa Pemerataan
Sejak era Reformasi, Indonesia banyak mengadopsi kebijakan ekonomi neoliberal: deregulasi perdagangan, liberalisasi devisa, privatisasi BUMN, serta ketergantungan pada foreign direct investment (FDI). Namun, setelah 25 tahun, hasilnya menunjukkan ketimpangan struktural:
• Koefisien Gini tetap tinggi, mencapai 0,388 pada 2023 (BPS), menandakan ketimpangan distribusi pendapatan yang serius.
• 40% kekayaan nasional dikuasai oleh 1% penduduk (Credit Suisse, Global Wealth Report 2022).
• Ketergantungan pada impor pangan dan energi meningkat, dengan nilai impor pangan mencapai USD 21,8 miliar pada 2023 (Kemendag).
• Deindustrialisasi dini: kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menurun dari 29% (1997) menjadi hanya 18% pada 2023 (World Bank).
1.2 Prabowonomics sebagai Narasi Perlawanan
Prabowonomics, sebagaimana diurai Prof. Daniel, hadir sebagai respon ideologis dan praktis terhadap kegagalan neoliberalisme. Dengan merujuk UUD 1945 asli, khususnya Pasal 33, Prabowo meletakkan fondasi ekonomi pada prinsip:
• Kedaulatan nasional dalam mengelola sumber daya alam.
• Peran aktif negara dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi.
• Keadilan sosial sebagai orientasi utama, bukan sekadar pertumbuhan.
II. Pilar Strategis Prabowonomics
2.1 Industrialisasi Berbasis SDA dan Agro-Maritim
Indonesia memiliki cadangan SDA strategis: nikel (21 juta ton), bauksit, tembaga, batubara, dan emas. Melalui hilirisasi dan industrialisasi, nilai tambah bisa dikuasai di dalam negeri. Contoh:
• Ekspor nikel mentah sebelum 2020 hanya USD 1 miliar per tahun.
• Setelah larangan ekspor dan hilirisasi, ekspor produk turunan nikel melonjak menjadi USD 30 miliar (2023) (Kementerian Investasi).
Kebijakan ini melahirkan multiplier effect: penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pajak daerah.
2.2 Kemandirian Pangan dan Revitalisasi Pertanian
Dengan 27 juta hektare lahan pertanian, Indonesia memiliki potensi menjadi lumbung pangan dunia. Namun, ketergantungan pada impor pangan pokok (beras, kedelai, gandum) masih tinggi. Prabowonomics mendorong:
• Modernisasi pertanian: mekanisasi, digitalisasi, dan perbaikan irigasi.
• Revitalisasi koperasi petani: pada 2025, ditargetkan 5.000 koperasi agro-maritim dibentuk untuk mendukung produksi lokal dan distribusi pangan.
• Program makan siang gratis: bukan hanya solusi gizi, tapi juga insentif pembelian produk lokal petani dan nelayan.
2.3 Dana Investasi Berdaulat: Danantara
Prabowo menginisiasi Danantara, sovereign wealth fund yang mengonsolidasikan aset strategis dan investasi negara. Fungsinya:
• Meningkatkan investasi domestik oleh BUMN.
• Menyaring dan menegosiasi FDI secara selektif dan pro-rakyat.
• Melindungi aset strategis dari spekulasi pasar.
III. Kritik dan Tantangan Prabowonomics
3.1 Risiko Proteksionisme dan Isolasionisme
Beberapa kalangan menyebut pendekatan ini dapat memicu proteksionisme dan menghambat perdagangan bebas. Namun perlu dicatat:
• Trade liberalization tanpa kontrol telah membuat Indonesia menjadi pasar konsumtif, bukan produsen.
• Banyak negara maju juga melindungi sektor strategis mereka, seperti AS dalam kebijakan Inflation Reduction Act.
3.2 Tantangan Tata Kelola dan Korupsi
Kebijakan negara aktif harus diiringi:
• Reformasi BUMN agar efisien dan bebas korupsi.
• Penataan sistem pengawasan dan transparansi anggaran.
Menurut ICW, korupsi pengadaan barang dan jasa mendominasi 51% kasus pada 2023. Maka, implementasi Prabowonomics harus menjamin akuntabilitas.
IV. Prabowonomics dalam Konstelasi Global: BRICS dan Geopolitik Baru
Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) adalah manuver strategis untuk diversifikasi mitra ekonomi dan menantang dominasi dolar dan IMF. Indonesia akan:
• Mendukung penggunaan mata uang lokal dan digital BRICS.
• Mendorong investasi Selatan-Selatan berbasis keseimbangan.
• Menjaga netralitas politik luar negeri dengan arah ekonomi yang tegas.
Ini menandai shift dari ketergantungan kepada Barat (G7) menuju tatanan ekonomi multipolar.
V. Penutup: Menuju Ekonomi Pancasila yang Berdaulat
Prabowonomics bukanlah sekadar kebijakan ekonomi jangka pendek, tetapi narasi besar untuk membangun sistem ekonomi nasional yang mandiri, adil, dan berdaulat, sesuai amanat UUD 1945 Pasal 33 dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945.
Namun keberhasilan visi ini sangat tergantung pada:
• Kepemimpinan yang visioner dan bersih.
• Partisipasi rakyat dalam pengawasan kebijakan ekonomi.
• Keterlibatan aktif ormas Islam, pesantren, koperasi, dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
Indonesia sedang memasuki era penting. Jika Prabowonomics berhasil, maka ia akan menjadi babak baru dari Ekonomi Pancasila, bukan hanya sebagai jargon, tapi sebagai sistem yang nyata membebaskan bangsa dari ketergantungan, kemiskinan, dan ketidakadilan.
Referensi:
1. BPS (2023). Indikator Ekonomi dan Kesejahteraan Nasional.
2. Kementerian Investasi/BKPM (2024). Laporan Investasi dan Hilirisasi Sektor SDA.
3. World Bank (2023). Indonesia Economic Prospects.
4. Kementerian Perdagangan (2023). Statistik Impor Pangan Strategis.
5. ICW (2023). Laporan Tahunan Korupsi Pengadaan.
6. Credit Suisse (2022). Global Wealth Report.
7. UUD 1945 dan Penjelasannya.
Klik untuk baca: https://www.facebook.com/share/14wPAsSL8T/?mibextid=wwXIfr
